Rekonstruksi Penguatan Ideologi Pancasila pada Ranah Penyelenggaraan Negara (Perspektif Politik)

  • Sri Suneki Universitas PGRI Semarang, Indonesia
  • Haryono Haryono, haryono Universitas PGRI Semarang, Indonesia

Abstract

Membangun konsep jati diri ke Indonesiaan  yang berkeadaban dan menjunjung tinggi pluralisme menjadi tujuan bersama yang akan di aktualisasikan. Terpaan gelombang globalisasi dan neoliberalisme memberi dampak positif dan negatif yang mengharuskan bangsa ini mencermati dan mampu melacak lapisan kultural di setiap zaman, k­­­­arena disetiap lapisan  akan ditemukan karakteristik logis yang mampu menafsir dan menjelaskan fenomena di masyarakat. Good will penyelenggara negara sebagai kelas elit memiliki peran strategis dalam membangun komitmen eksistensi ideologi Pancasila melalui regulasi yang adaptif. Fenomena konflik horizontal dan vertikal di masyarakat harus di maknai sebagai realitas dampak dari perbedaan pandangan konstruksi budaya.  Berdasarkan kondisi tersebut dilihat dari persepektif politik ideologi Pancasila menjadi fondamen dan sistem nilai etik yang diyakini sebagai sumber norma moral dan norma hukum dalam menjalankan kekuasaan Negaraa serta mampu mengurai dan menyelesaikan konflik. Reformasi adalah keniscayaan sehingga ada keharusan bagi penyelenggara negara dan masyarakat untuk membumikan ideologi Pancasila sebagai urat nadi bangsa dalam mempertahankan integrasi nasional. Bermuara pada visi bangsa Indonesia, diperlukan konstruksi regulasi model penguatan ideologi Pancasila yang berdasar pada nilai kearifan, gerakan dialogis yang sistematis serta partisipatoris semua elemen bangsa

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afifah, S. N., Nurachadijat, K., & Fauziah, S. U. (2023). Ethics of Learning in Philosophy Perspective. At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam, 8(2), 156–165.

Harits, M. N. (2023). Pancasila dalam Konteks Pluralisme dan Tantangan Global. Jurnal Filsafat Dan Kebangsaan, 7(2), 110–125.

Hidayat, D. C., & Pambudi, A. R. (2023). Public Administration and Contemporary Governance: Challenges and Practices in Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(1), 85–101.

Sasmita, S. K., Handayani, D., & Hariyanti. (2025). Efforts to Strengthen Pancasila as a State Ideology through an Educational Approach. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6(1), 1–15. https://doi.org/10.26418/jppkn.v6i1.65151

Siregar, I. (2024). The Errors of the Democratic System According to Pancasila: A Critical Examination of Governance in Indonesia. Polit, 4(2), 123–134. https://doi.org/10.33258/polit.v4i2.1158

Supramudyo, G. T., Irianto, J., Setijaningrum, E., & Bahar, A. A. (2024). The Role of Pancasila Ideology in Legitimizing Public Policies during the COVID-19 Pandemic in Indonesia. Jurnal Sosiologi Dialektika, 19(1), 1–10.

Wibowo, E. (2023). Revitalisasi Pendidikan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 28(1), 50–62.

Widowati, L., Setyowati, K., & Suharto, D. G. (2024). Dynamic Governance as a Perspective in Indonesian Bureaucracy Reform. Jurnal Bina Praja, 12(2), 45–60.

Published
2025-07-23
How to Cite
Suneki, S., & Haryono, H. (2025). Rekonstruksi Penguatan Ideologi Pancasila pada Ranah Penyelenggaraan Negara (Perspektif Politik). Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan, 13(1), 90 - 101. https://doi.org/10.47668/pkwu.v13i1.1911
Section
Articles